Bersatu NKRI

Bersatunkri , Plt Gubernur DKT Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tetap percaya dengan kreadibilitas Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam mengaudit data dan laporan keuangan . Soal operasi tangkap tangan suditor , BPK Djarot menyebut selalu ada oknum yang melakukan penyimpangan .


"Anda tidak boleh menggeneralisai Kasus by kasus , tidak baik apalagi menyangkut lembaga besar , selalu ada oknum " Ungkap Djarot di Balai Kota DKI Jakarta , Jalan Medan Merdeka Selatan , Jakarta Pusat

Djarot memberi contoh di lingkungan Pemprov DKI , Meski sudah melakukan upaya pemberantasan pungli dan korupsi , Djarot mengatakan hal tersebut tidak menjamin Pemprov DKI dan jajarannya bersih .

"Apakah orang Pemprov semuanya baik ? Tentu saja tidak , ada juga satu dua orang yang nakal . Tapi anda tidak bisa menyatakan seluruh pegawai Pemprov adalah jahat atau koruptor ".

Semasa masih menjabat sebagai wali kota Blitar, ia juga menilai masih banyak pegawai BPK yang berintegritas dan berkinerja baik.

"Saya 10 tahun jadi wali kota saya tidak pernah melakukan macam-macam seperti ini, mengenali banyak pegawai BPK yang kredibel, integritas dan profesional," kata dia.

Pemprov DKI akan mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK(LHP BPK) atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2016 besok Rabu (31/5). Djarot memprediksi Pemprov DKI akan kembali mendapatkan opini WDP seperti sebelumnya dikarenakan masalah aset Pemprov.

"Karena ada banyak problem ya bukan hanya di Jakarta salah satu masalah yang mendesak itu berkali-kali saya sampaikan adalah masalah aset," tambahnya.

Dalam kasus OTT BPK, KPK menetapkan 4 orang tersangka yakni Rochmadi Saptogiri (auditor utama BPK) Ali Sadli (auditor BPK), Jarot Budi Prabowo (pejabat Eselon III Kemendes PDTT) dan Sugito (Irjen Kemendes PDTT).

Suap diberikan terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT. KPK menyebut commitment fee dalam kasus ini adalah Rp 240 juta, dengan Rp 200 juta sebelumnya diberikan pada awal Mei lalu.