Bersatu NKRI

Bersatu NKRI - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat  berencana memanggil Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik dalam waktu dekat. Soalnya, DPR menilai peran Bulog sebagai stabilisator bagi harga sejumlah komoditas strategis masih belum optimal.

Wakil Ketua Komisi VI, Inas N Zubir, menegaskan parlemen perlu mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Negara itu, terutama terkait dengan gagalnya Perum Bulog menstabilisasi harga gula di tingkat pedagang. Pemanggilan ini akan dilakukan usai Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

"Kalau Bulog tidak bisa menstabilisasi harga, tentu harus ditinjau kembali apa saja yang sudah dilakukan Bulog selama ini," ungkap Inas, seperti dikutip dari keterangan resminya, Rabu 15 Februari 2017.

Inas memandang, peran Perum Bulog sebagai stabilisator sangat dibutuhkan, terutama dari sisi pengawasan persediaan maupun alur distribusi komoditas baik itu dari perusahaan pelat merah maupun sektor swasta. Hal ini perlu dilakukan demi meminimalisir terjadinya penimbunan dan rantai distribusi yang membelit.
Parlemen menilai peran pemerintah masih sangat dibutuhkan. Misalnya, seperti langkah konkret untuk menekan harga dengan melakukan operasi pasar, sampai dengan melakukan berbagai langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi penimbunan gula, yang semakin marak.

"Ketahanan gula tidak seperti minyak. Pabrik gula juga tidak pada tempatnya ditimbun," ujar Inas.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Taufiq Abdullah, menilai peran perusahaan pelat merah sektor pangan itu sejauh ini belum maksimal. Maka, evaluasi kinerja Perum Bulog memang dibutuhkan, agar kinerja BUMN tersebut bisa kembali optimal ke depan.

"Bulog harus kerja sama dengan perusahaan tenu. Sehingga bisa dibaca secara cermat, saat kapan terjadi booming dan kekurangan," ujar Taufiq.