Sabado, Mayo 13, 2017
Sering melontarkan pernyataan kontroversial membuat Wakil Ketua DPR-RI ini tidak disukai beberapa kalangan masyarakat yang cinta NKRI. Saking seringnya membuat konroversi, sampai-sampai PKS sebagai pengusung Fahri Hamzah juga merasa gerah. Dan akhirnya melalui serangkaian rapat internal, PKS akhirnya memecat Fahri Hamzah sebagai anggota PKS. Walau pun sudah dipecat dari partai dakwah PKS, namun Fahri Hamzah tetap keukeu tidak mau mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR-RI. Sampai-sampai Fahri Hamzah digelari anggota DPR independen.
Beberapa pernyataan Fahri Hamzah yang dianggap kontroversial adalah sebagai berikut:
Fahri Hamzah pernah menyatakan bahwa anggota DPR “rada-rada bloon” saat Fahri dilibatkan dalam diskusi dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti soal tujuh proyek DPR.
“Orang dalam demokrasi itu tidak dipilih karena disukai oleh pimpinan negara atau ditunjuk oleh presiden, tapi dipilih oleh rakyatnya sendiri. Bukan karena dia cerdas, tapi rakyat suka dia, makanya kadang-kadang banyak orang juga datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada bloon begitu,” ucap Fahri kala itu.
Fahri Hamzah juga pernah menyebut Jokowi ‘sinting’ dan ‘bodoh’ lewat akun Twitter pribadinya, @fahrihamzah, Kamis 27 Juni 2014, Fahri mengatakan, janji Jokowi bahwa 1 Muharam akan dijadikan sebagai Hari Santri Nasional jika terpilih menjadi presiden, tidak masuk akal. Hanya janji-janji kampanye.
“Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!” kicau Fahri.
Pada Senin 1 September 2014, Fahri juga menyebut kata-kata ‘bodoh’ saat mengritik kebijakan Presiden Jokowi terkait pengurangan subsidi BBM. “Katanya ada revolusi mental. Coba bikin sesuatu hebat dong. Kalau cuma cabut subsidi itu mah bukan revolusi mental,” ucap Fahri di Gedung DPR, Jakarta.
“Langkah bodoh itu cabut subsidi untuk rakyat. Dikira ada ilmu, ternyata nggak ada ilmu,” imbuh Fahri yang menjelang Pilpres 9 Juli 2014 pernah men-tweet ucapan ‘sinting’ terhadap rencana Jokowi menetapkan hari santri nasional.
Dan yang paling ditentang oleh masyarakat adalah ketika Fahri Hamzah mewacanakan untuk membubarkan KPK. Usulan itu disampaikan Fahri dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan KPK di gedung Nusantara III, Jakarta, Senin 3 Oktober 2011.
Terkait dengan tunjangan kenaikan gaji pimpinan dan anggota DPR yang dinilai oleh Fahri masih kurang, padahal fraksi PKS dimana saat itu Fahri Hamzah bernaung secara resmi telah menolak kebijakan kenaikan tunjangan pejabat negara, termasuk pimpinan dan anggota DPR.
Kontroversi lainnya adalah ketika Fahri Hamzah mengomentari ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat. Fahri pun menyatakan bahwa anggota DPR tidak sama dengan buruh yang setiap kehadirannya harus mengisi absensi. Hal ini terjadi pada tanggal 3 Juli 2015 lalu.
“Teori kehadiran di parlemen berbeda dengan di pabrik, Kehadiran di parlemen adalahvoting right, hadir untuk mengambil keputusan, bukan seperti buruh pabrik yang hadir untuk menerima gaji,” ujar Fahri dalam komentarnya yang diunggah baru-baru ini.
Dan hari ini Fahri Hamzah menuai akibat dari pernyataan-pernyataan kontroversinya tersebut. Dalam rangka melakukan silaturahim dengan Gubernur serta menjadi pembicara di dialog bertema ‘Mari Bicara Tentang Reformasi dari Ujung Sulawesi’ yang digelar KA KAMMI dan KAMMI Sulut Sabtu 13 Mei 2017. Fahri Hamzah mendapat penolakan dari masyarakat Manado.
Ribuan massa yang menggelar aksi menolak kedatangan Fahri Hamzah di Manado, meneriaki Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Sabtu (13/5/2017). Olly yang semula berada di dalam Ruang VIP Bandara Sam Ratulangi Manado keluar menemui massa.
Walau pun Gubernur Olly telah menyatakan bahwa masyarakat Manado cinta damai, tetap saja masyarakat Manado meneriakkan “Usir Fahri Hamzah, usir, usir…”
Karena Fahri Hamzah dinilai sering melontarkan pernyataan yang memecah belah bangsa, membuat masyarakat Manado menolak keras kedatangan Fahri Hamzah ke daerahnya.
“Jelas kami tidak ingin orang seperti itu hadir di Sulut. Kami mencintai bangsa ini dan jangan dipecah belah,” ujar Olden Kansil, salah satu orator.
Beginilah jika seorang wakil rakyat yang tidak bisa menjaga perkataannya. Sehingga masyarakat pun tidak merasa diwakili. Malahan masyarakat menolak kedatangan wakil rakyat tersebut. Inilah pelajaran bagi wakil rakyat lainnya agar lebih hati-hati ketika memberikan pernyataan. Jangan sampai pernyataan yang dikeluarkan tersebut menyakiti hati rakyat yang diwakilinya.
