Bersatu NKRI

Bersatu NKRI - Keputusan Perdana Menteri Rumania Sorin Grindeanu yang melegalkan aksi korupsi menuai kecaman. Ia menolak untuk mundur meskipun sekitar 200 ribu orang berkumpul di Victory Square, Bucharest, dan lokasi lainnya.

Unjuk rasa ini bahkan disebut-sebut lebih besar dari demonstrasi untuk menjatuhkan pemerintahan komunis pada 1989.

Mengutip situs Theguardian, Selasa, 7 Februari 2017, aksi demonstran ini ditujukan untuk menyampaikan keberatan lanjutan mereka terhadap keputusan tersebut dan mendesak Grindeanu beserta pemerintah sayap kirinya, bahwa korupsi harus dibasmi.

Ratusan ribu massa turun ke jalan utama Bucharest, dan meneriakkan yel-yel antipemerintahan seperti 'pencuri' dan 'mundur'.

"Saya berharap pencabutan itu nyata. Kami akan mengawasi mereka untuk memastikan kita tidak sedang bercanda," kata seorang pengunjuk rasa, Daniel (35).

Sementara itu, Florian (40), yang bekerja sebagai tukang listrik, mengatakan bahwa aksi demo ini akan memecahkan rekor baru. Ia pun mendistribusikan pretzel dan teh gratis di Victory Square, di mana aksi protes berlangsung.

Sekitar seribu orang terlihat berkumpul di alun-alun dan jumlahnya diperkirakan membengkak karena banyak lagi yang datang dari luar ibukota dengan menaiki bus. Mereka mengacungkan plakat, berteriak dan meniup peluit dan plastik tanduk vuvuzela dalam warna-warna bendera Rumania.
Sebenarnya, keputusan pemerintahan Grindeanu ini resmi berlaku pada 10 Februari 2017. Tujuan dari pelegalan korupsi agar kejahatan dalam penyalahgunaan kekuasaan dapat dihukum hanya dengan menjebloskan pelaku ke penjara, dengan catatan jika jumlah yang dikorupsi melebihi 200 ribu lei (£38 ribu, setara Rp545 juta).

Selain itu, pemerintah juga menginginkan pembebasan sekitar 2.500 orang dari penjara yang menjalani hukuman kurang dari lima tahun.

Grindeanu, yang berasal dari Partai Sosial Demokrat (PSD), mengatakan bahwa langkah-langkah yang dibawanya ke hukum pidana ini sejalan dengan konstitusi dan dirasa akan mengurangi kepadatan di dalam penjara.

Namun kritikus mengatakan jika itu adalah keberanian PSD untuk melepaskan para pejabat dan anggota parlemen yang terjerat dalam gerakan antikorupsi besar-besaran beberapa tahun terakhir.
Hampir 2.000 orang dihukum karena melakukan penyalahgunaan kekuasaan antara 2014-2016.
Selain itu, seorang perdana menteri yang masih aktif menjabat, lima menteri, 16 anggota parlemen dan lima senator, juga diadili.