Miyerkules, Pebrero 1, 2017
Berita Nasional - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban program dana Rp1 miliar per RW yang disampaikan calon Gubernur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Djarot mengatakan, jika memang diambil dari APBD, maka harus ada mekanisme pertanggungjawaban agar tidak ada penyimpangan atau masalah hukum.
"Karena seluruh APBD itu harus dipertanggungjawabkan, bagaimana pertanggungjawabannya? Jangan sampai nanti kayak kasus di provinsi yang lain, sehingga potensi banyak yang terkena kasus hukum, itu yang paling penting, bukan sekedar duitnya," kata Djarot di Kwitang, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017.
Tak hanya itu, persoalan lainnya yaitu soal pembagian antar RT dan kelompok masyarakat. Karena dibagikan kepada setiap RW, dana itu berpotensi menjadi diperebutkan oleh struktur di bawahnya.
[ GABUNG SEKARANG BERSAMA AGEN BOLA SBOBET RESMI ]
"Terus bagaimana mekanisme supaya ini tidak membikin konflik di lapangan, untuk berebut antar-RT antar-kelompok kelompok masyarakat di situ," kata Djarot.Menurut Djarot, rencana program dana Rp1 miliar per RW tersebut mirip dengan program Rp1 miliar per desa. Djarot mengaku banyak mendapat pengaduan dari kepala desa yang takut terkena masalah hukum terkait menerima dana itu.
"Kemarin ada program satu desa itu Rp1 miliar, beberapa kepala desa yang datang ke saya ngomong 'waduh kami takut, kalau tidak ada pedoman yang jelas karena kami tidak ingin kesangkut masalah hukum'," kata mantan Walikota Blitar itu.
Sebelumnya, AHY mempunyai program bantuan dana Rp1 Miliar per RW. Agus telah menghitung jumlah RW yang ada di Jakarta kurang lebih sekitar 2.700 RW. Jika diberikan Rp1 miliar per RW, anggaran yang dihabiskan untuk program tersebut kurang lebih Rp27 triliun.
"APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) jumlahnya Rp70 triliun. Jadi, dari angka Rp70 triliun tersebut, itu (Rp27 triliun) tidak ada artinya, jika tujuannya untuk membangun dan mengembangkan serta memberdayakan komunitas RT dan RW," ujarnya.
