Biyernes, Abril 28, 2017
Meski belum resmi memimpin di Jakarta, pasangan Anies-Sandi sudah cukup yakin dengan program rumah murah yang dibuatnya. Dengan menerapkan DP 0%, Anies-Sandi berharap dapat menjangkau masyarakat DKI yang bergaji minimal 7 juta rupiah perbulan. Dibawah kepemimpinan Anies-Sandi, pemprov DKI akan menalangi DP 0% terlebih dahulu, dengan syarat debitur atau konsumen mencicil DP tersebut secara berkala.
Mengacu pada peraturan pemerintah tentang kredit KPR pada bank konvensional, DP minimal yang harus dibayar sekitar 15%. Itu artinya pemprov DKI akan menalangi dana sebesar 52,5 juta rupiah, dengan asumsi harga rumah 350 juta rupiah ( rumah yang dimaksud berbentuk rusun ). Berikut persyaratan yang ditawarkan oleh Anies-Sandi untuk rusun seharga 350 juta rupiah :
1. Punya penghasilan minimal 7 juta/bulan.
2. Sudah menjadi warga Jakarta minimal 5 tahun sejak pembuatan KTP.
3. Sudah menabung di Bank DKI minimun 6 bulan dengan jumlah tabungan minimal 2,3 juta per bulan.
4. Hunian yg diberikan berupa rumah vertikal atau rusun. Memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.
5. Harga rusun maksimal 350 juta
6. DP ditalangi pemprov DKI sebesar 15% dari 350 juta =52,5 juta. DP ini akan dicicil Debitur sesuai ketentuan pemprov DKI.
Berikut hitungan program rumah DP 0% yang digagas oleh pasangan Anies-Sandi.
Untuk properti atau rusun dengan harga Rp 350 juta dan DP 15% maka plafon pinjaman yang disetujui adalah Rp 297,5 juta. Dengan asumsi suku bunga 8,75 persen setahun pertama, maka calon konsumen dikenakan cicilan per bulannya sebesar Rp 3,4 juta untuk masa tenor selama 20 tahun. Berikut hitungannya :
Besaran pinjaman = 297,5 juta
Suku bunga = 8,75% per tahun
Tenor = 20 tahun atau 240 bulan
Maka,
Besaran biaya = Besaran pinjaman + bunga = 297,5 juta + ( 297,5 juta/tahun x 8,75% x 20 tahun ) = 818,25 juta atau sekitar 3,4 juta/bulan. Hitungan tersebut belum termasuk DP 52,5 juta yang dibebankan pada konsumen.
Namun, bagaimana dengan program rusunami Jokowi dengan DP 1%? Berikut penjelasannya :
Seperti yang disampaikan pada acara groundbraking di Tangsel, Jokowi menjanjikan cicilan sebesar 1,2 juta perbulan. Jika harga rumah sebesar 293 juta, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen kurang lebih sebesar 290 juta. Berikut hitungannya:
Besaran cicilan = 1,2 juta
DP 1% = 2,93
Tenor = 20 tahun atau 240 bulan
Besaran biaya = 1,2 juta/bulan × 240 bulan + 2,93 juta = 290,93 juta.
Jadi, uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen sebesar 290,93 juta dalam waktu 20 tahun, sedangkan harga rumah sebesar 293 juta, bagaimana bisa?
Begini penjelasannya,
Jokowi mengatakan, rendahnya biaya uang muka dan cicilan bulanan tersebut dimungkinkan berkat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masuk dalam program sejuta rumah.
“Dananya dari FLPP di kementerian PUPR,” kata dia di lokasi groundbreaking, Jalan Bukit Sarua, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (27/4/2017).
Dalam program FLPP, penerima program akan mendapat manfaat dari mulai DP rendah hanya 1% dan subsidi bungan KPR hingga yang harus ditanggung hanya sebesar 5%.
Di tahun 2015, alokasi dana FLPP yang disediakan pemerintah sebesar Rp 5,1 triliun. Di tahun 2016, alokasinya naik menjadi Rp 9,23 triliun. Sementara di tahun 2017 pemerintah mengalokasikan Rp 9,7 triliun.
Dengan anggaran tahun 2017 yang sebesar Rp 9,7 triliun itu, ada sedikitnya 375.000 hunian yang bisa dibiayai dengan skema FLPP.
Program lain yang dimiliki pemerintah untuk mempermudah masyarakat memiliki hunian adalah subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp 3,7 triliun dan bantuan uang muka (BUM) sebesar Rp 2,2 triliun.
Berdasar pada keterangan yang disampai oleh presiden Jokowi, untuk properti atau rusun dengan harga Rp 293 juta dan DP 1 persen maka plafon pinjaman yang disetujui adalah Rp 290,7 juta. Dengan asumsi suku bunga 5 persen setahun pertama, maka calon konsumen dikenakan cicilan per bulannya sebesar Rp 2,4 juta untuk masa tenor selama 20 tahun. Berikut hitunggannya :
Besaran pinjaman = 290,7 juta
Suku bunga = 5% per tahun
Tenor = 20 tahun atau 240 bulan
Maka,
Besaran biaya = Besaran pinjaman + bunga = 290,7 juta + ( 290,7 juta/tahin x 5% x 20 tahun ) = 581,4 juta atau sekitar 2,4 juta/bulan.
Tapi karena ada program SSB dan BUM, artinya pemerintah mensubsidi hingga 50% dari total jumlah uang yang harus dibayarkan. Sehingga untuk membeli rumah dengan harga 293 juta, seorang konsumen cukup menyiapkan uang sebesar 1,2 juta/bulan atau 290,93 juta rupiah selama 20 tahun, sudah termasuk DP. Manfaat yang diterima masyarakat dari program SSB dan BUM sama dengan yang diberikan dalam program FLPP.
Sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu maksimal Rp 4 juta/bulan.
Untuk tahun ini pemerintah akan menargetkan sekitar 9000 unit rusun, dari total tersebut 6000 unit diperuntukkan bagi kaum buruh dengan penghasilan dibawah 4 juta rupiah/bulan. Itu khusus untuk wilayah Tangsel, sedangkan secara merata diseluruh wilayah Indonesia pemerintah menargetkan 375.000 hunian yang bisa dibiayai dengan skema FLPP.
Satu unit Rusunami Loftvilles memiliki luas 32 meter persegi. Rusun itu nantinya memiliki 2 kamar tidur dan satu kamar mandi. Program ini dipastikan selesai dalam jangka waktu dua tahun.
“Saya segera melaporkan persiapan ini kepada Bapak Presiden. Diharapkan, pembangunannya selesai dalam dua tahun,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat meninjau lokasi dalam keterangan tertulis, Selasa (25/4).
Pemerintah menggandeng serikat pekerja dalam program ini. Sehingga bisa dipastikan bahwa unit rusunami di Tangsel atau pun rumah tapak di Depok nantinya betul-betul dibeli oleh buruh.
“Jangan sampai nanti yang mendapatkan yang di luar pekerja dan di luar buruh. Seleksinya nanti di pimpinan-pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja,” kata Jokowi.
Begitulah simulasi hitungannya, artinya hal ini sangat mungkin untuk dilakukan.
Jadi kesimpulannya...
Pertama, dengan program rusun DP 0% Anies-Sandi, konsumen harus mengeluarkan dana kurang lebih 818,25 juta atau sekitar 3,4 juta perbulan. Dengan catatan, dana tersebut belum termasuk DP sebesar 52,5 juta yang harus dicicil ke pemprov DKI.
Kedua, mengacu pada persyaratan yang diajukan oleh Anies-Sandi, maka program tersebut tidak bisa diberlakukan karena tidak memenuhi syarat.
Ketiga, dengan program rusunami DP 1% Jokowi, konsumen cukup mengeluarkan dana sekitar 290,93 juta atau sekitar 1,2 juta rupiah per bulan. Hitungan tersebut termasuk subsidi sebesar 50% yang diberikan oleh pemerintah.
Keempat, biaya yang dikeluarkan konsumen untuk memiliki rusun dengan type yang sama, program Jokowi jauh lebih murah dibanding program Anies-Sandi.
Sehingga, program Jokowi jauh lebih realistis dari program Anies-Sandi. Karena Pakdhe Jokowi selalu menerapkan prinsip sedikit bicara tetapi banyak bekerja, bukan asal OKeh-ngOCEh.
