Bersatu NKRI

Berita Nasional - Fraksi Partai Demokrat mengusulkan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yang dikaitkan dengan pernyataan tim kuasa hukum calon Gubernur Ahok di sidang penodaan agama. Menanggapi hal ini, Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera  Hidayat Nur Wahid atau HNW menilai masih perlu adanya kajian tentang hal itu.

"Kami akan kaji masalah ini secara lebih dalam," kata HNW di Senayan, Jakarta, Jumat 3 Februari 2017.
Di sisi lain, menurut HNW, penting sejak awal agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan klarifikasi menyeluruh terkait bukti adanya rekaman telepon SBY dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin.

"Nah kalau kalau mereka sudah berikan klarifikasi apa bukti mereka, apa yang mereka miliki, atau justru hanya klaim, ya kami akan sikapi berikutnya. Kami tunggu bukti dari Pak Ahok dan tim hukumnya," ujar HNW.
Sementara soal usulan hak angket yang diajukan Demokrat, HNW menilainya sebagai bagian dari dinamika politik. Namun PKS belum menentukan sikap soal mendukung atau menolak usulan hak angket tersebut.
"Itu bagian dari dinamika yang bisa berjalan. Di DPR itu kan dinamis dan itu baru kemarin. Tentu kami independen. Kami punya sikap politik sendiri yang akan kami tegaskan," lanjutnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menyarankan agar Demokrat lebih mendorong penegakan hukum mengusut pelaku dugaan penyadapan itu.

Menurut Politikus Partai Gerindra itu, upaya hukum seharusnya lebih perlu diperlukan ketimbang instrumen politik seperti angket. Hal itu agar persoalan hukum tidak melebar.

"Nah aparat penegak hukum pertama bisa memanggil pengacara Ahok, ini kan awalnya dalam proses persidangan," kata Sufmi Dasco Ahmad.